Oleh Prof. Suyanto, Ph.D
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
sudah berusia tujuh tahun enam bulan sejak diluncurkan pertama kali
sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak, di semester dua, bulan
Juli 2005. Kebijakan BOS sebagai bantuan pendidikan untuk menuntaskan
wajib belajar 9 tahun sangat tepat, karena yang disubsidi oleh program
BOS adalah orang (siswa), bukan komoditas. Kalau yang disubsisdi
komoditas, bisa saja program subsidi itu ada yang tidak tepat
sasaran(inclusion error).
Dengan program BOS itulah Pemerintah
Pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah menggelontorkan uang untuk
subsidi pendidikan dasar dalam jumlah uang yang sangat signifikan. Dari
sejak awal diluncurkan, secara berturut turut jumlah total rupiah di
APBN untuk BOS selalu meningkat. Pada tahun 2005 total BOS Rp. 5,13
Trilyun, kemudian naik secara signifikan berturut-turut menjadi:Rp.10,28
ntrilyun (2006); RP.9,80 Trilyun (2007); Rp.10,01 trilyun (2008);
Rp.16,04 trilyun (2009); Rp.16,55 trilyun (2010); RP.16,81 trilyun
(2011); dan Rp.23,59 trilyun (2012).Di tahun 2007 angka nominalnya turun
dibanding dengan alokasi tahun 2006 karena mulai tahun itu BOS untuk
madrasah dipindahkan pengelolaannya dari Depdiknas ke Depag. Disamping
itu, BOS sejak tahun 2005 sampai saat ini telah mengalami kenaikan unit
cost per siswa per tahun sebesar kurang lebih 300%.
Mengapa B0S tahun 2012 ini naik
secara signifikan? Jawabnya ialah agar kebutuhan sekolah akan biaya
operasional tercukupi secara penuh. BOS tahun 2011 hanya bisa menutupi
kebutuhan biaya operasional sebesar 70% untuk SD, dan 80% untuk SMP.
Oleh karena itu pemerintah dengan persetujuan Komisi X DPR telah
menaikkan BOS sebesar 40% di tahun 2012 ini dengan maksud supaya tidak
ada lagi pungutan dalam bentuk apapun di SD dan SMP, kecuali bagi
sekolah rintisan bertaraf internasioanal (RSBI).
Oleh karena itu tahun ini semua
Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki ketegasan di daerahnya
masing-masing untuk menegakkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 60 tahun 2011 yang pada hakikatnya semua sekolah dasar
dan sekolah menengah pertama, kecuali RSBI, dilarang melakukan pungutan
uang terhadap siswa dalam bentuk apapun. Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota saat ini, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, memiliki kewenangan penuh dan otonom dalam mengatur, mengelola,
dan mengawasi sektor pendidikan di daerah masing masing. Oleh karena
itu Pemda kabupaten/kota saat ini harus bertindak tegas dalam mengawasi
sekolah di wilayahnya agar tidak terjadi pungutan apapun bagi siswa yang
menempuh pendidikan wajib belajar di SD dan SMP sampai mereka tamat.
Pendidikan jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politis secara
kontra produktif dengan tujuan agar para penguasa daerah tetap berkuasa
dan tetap populer dengan melakukan pembiaran terhadap pungutan di
sekolah-sekolah.
BOS 2011
Penyaluran BOS tahun 2011 bisa
dikatakan lamban sekali. Inilah ongkos yang amat sangat mahal dalam
sejarah yang diderita sektor pendidikan di era otonomi daerah. Ternyata
daerah otonom di tingkat kabupten dan kota banyak yang tidak siap
melaksanakan kewajibannya dalam memberikan layanan yang baik untuk
sektor pendidikan. Meskipun uangnya ada, dan sudah ditransfer ke Kas
Umum Kabupaten dan Kota, kenyataannya mereka sebagian besar gagal dan
tidak bisa menyalurkan uang BOS ke sekolah tepat waktu.
Untuk BOS triwulan ke tiga saja yang
seharusnya selesai disalurkan tuntas paling lambat di pertengahan Juli
2011, sampai 3 Februari 2012, pukul 15.00 masih ada empat kabupaten
yang belum mampu mencairkan BOS 2011 itu ke sekolah-sekolah yang
seharusnya menerimanya. Jadi mereka terlambat 5 bulan. Begitu juga untuk
triwulan ke empat, lebih parah lagi, sampai 3 Februari2012, pukul 15.00
masih ada 32 pemerintah kabupatan/kota yang masih menahan dana BOS di
kantor kas umum daerahnya masing masing. Jadi mereka, 32 Pemkab/pemkot
ini, terlambat 4 bulan dalam menyalurkan BOS 2011 untuk triwulan ke
empat. Sungguh aneh bin ajaib hal ini terjadi karena kemacetan pencairan
dana BOS 2011 di kabupaten/kota akhirnya telah disusul oleh cairnya BOS
2012 triwulan pertama sejak 4-19 Januari lalu, yang skenarionya
disalurkan melalui pemerintah daerah provinsi.
Kegagalan penyaluran BOS 2011
sebenarnya terletak pada lemahnya komitmen Pemda terhadap dunia
pendidikan. Di samping itu Pemda yang gagal menyalurkan tepat waktu itu
karena pada umumnya mereka tidak mau belajar dari pengalaman triwulan
sebelumnya, dan juga tidak mau belajar kepada Pemda yang telah sukses
menyalurkan tepat waktu. Jadi birokrasi di Pemda tidak bisa menjadikan
dirinya sebagai learning organization.
Di era BOS 2011, ada Pemda yang
sangat tepat menyalurkan BOS, yaitu Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di
Banyumas, BOS 2011 selalu cair dua hari setelah dananya ditransfer dari
kas umum negara (Kemkeu). Mengapa dia bisa? Karena Pemda Kabupaten
Banyumas memiliki komitmen yang tinggi dan mau melakukan terobosan
birokrasi sesuai aturan-aturan yang sebenarnya telah dipermudah dengan
Permendagri dan Permendikbud, dan juga dengan Surat Edaran Bersama
antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Aturan tata kelolanya sama, tetapi ada yang bisa melaksanakan dan ada
yang tidak bisa melaksanakan pencairan BOS. Yang tidak bisa mencairkan
itu justru merupakan sebagian besar dari pemda.
Oleh karena itu persoalannya lebih
terletak pada kualitas SDM dan perilaku birokrasi di daerah yang tidak
match dengan semangat manajemen berbasis sekolah di sektor pendidikan.
Jika keadaannya seperti ini, desentralisasi pendidikan sudah saatnya
dikaji ulang sebagaimana juga telah diusulkan oleh beberapa anggota
Komisi X DPR RI, dalam berbagai kesempatan rapat Kerja dengan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan akhir-akhir ini karena fenomena politik lokal
di daerah banyak yang merugikan sektor pendidikan.
Sukses BOS 2012
Ada tiga sistem penyaluran BOS: (1)
sistem 2005-2010; (2) sistem 2011; dan sistem penyaluran 2012. Pada
sistem penyaluran pertama (2005-2010), BOS disalurkan dengan skema
dekonsentrasi, sehingga BOS masih merupakan dana APBN yang melekat pada
anggaran Depdiknas. Sistem penyaluran ini tidak pernah terlambat,
meskipun tidak secepat sistem penyaluran 2012.
Jadi di era itu tidak ada kepala
sekolah harus hutang uang kepada koperasi atau siapapun untuk membiayai
sekolah seperti pada tahun 2011 sebagai akibat terlambatnya pencairan
dana BOS. Bahkan World Bank-pun tertarik dan terkesan pada program BOS
dan ketepatan penyalurannya, sehingga ia mau membantu dana BOS di tahun
2009 dan 2010 dalam jumlah kurang lebih $ 600 juta dan $ 500 juta di
tahun itu secara berturut turut. Begitu juga hasil audit BPKP menyatakan
bahwa BOS memiliki kenerja yang baik: tepat jumlah, tepat waktu, dan
tepat sasaran.
Sistem penyaluran BOS era 2005-2010
dipandang telah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Maka tahun
2011 itulah sistem penyaluran model ke dua mulai dilaksanakan. Untuk
menegakkan asas desentralisasi maka disepakati antara Panitia Anggaran
DPR dan Pemerintah agar dana BOS tidak lagi dijadikan sebagai dana APBN.
Alasannya karena sektor pendidikan sudah didaerahkan.
Prinsip penganggaran mengatakan bahwa
urusan-urusan pemerintahan yang telah didaerahkan, maka anggarannya
juga harus didaerahkan, dan masuk ke APBD. Setelah dilaksanakan ternyata
gagal. Ketika gagalpun sekolah tak satupun ada yang kritis dan protes.
Hal ini terjadi karena sekolah merupakan bagian dari Pemda, sehingga
kepala sekolah lebih baik cari utangan untuk menutup kebutuhan
operasional sekolah daripada protes ke bupati/walikota yang notabene
adalah juga atasannya.
Jadi skema transfer dana BOS ke
Pemkab/Pemkot memang tidak cocok dilihat dari struktur organisasi Pemda
itu sendiri dalam kaitannya dengan entitas organisasi pendidkan di
daerah. Karena penyaluran dana BOS 2011 terbukti gagal, maka akhirnya
pemerintah mencari cara lain, dan lahirlah cara penyaluran ketiga, yang
merupakan bentuk hybrid dari cara pertama dan kedua. Semangat transfer
ke daerah masih ada, tetapi transfernya ke tingkat provinsi.
Provinsi sudah berpengalaman
menyalurkan dengan model dekonsentrasi pada sistem penyaluran pertama
(2005-2010) sehingga pada awal ditetapkan ada harapan BOS 2012 akan
tepat waktu. Di samping itu untuk mengendalikan 33 provinsi jauh lebih
mudah bagi Kemdikbud, jika dibandingkan untuk mengendalikan dan
memonitor 497 kabupatan/kota ketika BOS disalurkan lewat Kabupaten/Kota.
Di samping itu, secara hirarkhis organisatoris, entititas sekolah
bukanlah merupakan bawahan Pemda Provinsi, sehingga Provinsi akan
bekerja lebih cermat, lebih cepat, sebab kalau tidak akan diprotes
sekolah atau Pemda Kabupaten/Kota.
Benarlah adanya, BOS 2012 cair amat
sangat cepat. Pada tanggal 19 Januari seluruh sekolah di republik ini
telah menerima dana BOS triwulan pertama, dengan jumlah total kurang
lebih Rp 5,6 triliun. Bahkan ada dua provinsi yang lebih awal dari
target waktu yang ditentukan, 9-16 Januari 2012, yaitu Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Jambi. Kedua provinsi itu bisa cair pada tanggal
4 dan 6 Januari 2012. Akhirnya secara berurutan disusul oleh 61
provinsi yang lain dengan urutan paling buncit adalah Provinsi Aceh,
Papua, dan Papua Barat.
Luar biasa sukses pencairan dana BOS
2012 ini, sementara BOS 2011 triwulan ke empat masih ada 64
kabupaten/kota yang belum atau malas mencairkan. Hal ini merupakan
record yang pertama kali dalam sejarah program BOS, karena kalau
dibandingkan suksesnya BOS era 2005-2010, tuntasnya pencairan triwulan
pertama seperti saat ini baru bisa dicapai pada hari ke-77 sejak dana
ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Jadi pencairan BOS 2012 untuk
triwulan pertama lebih cepat dua setengah bulan jika dibandingkan dengan
suksesnya BOS 2005 – 2010. Saya yakin untuk triwulan kedua pada bulan
April nanti juga akan mengulang sukses yang sama. Semoga begitu.
Prof. Suyanto, Ph.D
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta,
Plt. Dirjen Pendidikan Dasar, Kemdikbud.
